Skip navigation

“A developed country is not a place where the poor have cars, it’s where the rich ride the public transportation.”
~ Enrique Penalosa, Mayor Of Bogota, 1998-2001 ~

Kadang-kadang saya bingung dengan jalan pemikiran para pemimpin di negeri kita tercinta ini. Sudah banyak kasus yang mereka tangani dengan asal-asalan. Misalnya saja dulu ketika harga bawang dan cabai meroket hingga menyentuh angka ratusan ribu per kilogramnya, ada pejabat negara yang nyeletuk agar mengganti bahan-bahan itu dengan bumbu bubuk (semacam bumbu instan siap pakai) saja. Para pejabat itu sepertinya malas berpikir untuk mencari akar permasalahan kemudian menyelesaikannya sampai tuntas. Mereka lebih memilih solusi instan yang buntut-buntutnya akan menjadi masalah baru.

Itu baru satu saja yang kebetulan masih jelas di ingatan kepala ini. Masih banyak permasalahan lain yang diselesaikan seadanya saja tanpa menyentuh inti permasalahan sebenarnya. Seperti tak mau berhenti dengan kebiasaan buruk itu, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan mobil murah ramah lingkungan. Alasannya sih sederhana, katanya rakyat kecil juga butuh mobil. Kebetulan sekali seiring pertumbuhan ekonomi kita yang katanya mencapai angka 6% itu, pemerintah yakin daya beli rakyat kecil pastinya juga ikut terkerek.

Awalnya sewaktu membaca istilah mobil murah ramah lingkungan alias low cost green car, bayangan yang ada di kepala saya adalah mobil listrik atau mobil dengan bahan bakar gas. Ternyata mobil yang ini tetap menggunakan BBM (bensin, dkk) dengan konsumi lebih rendah dibandingkan pada jarak tempuh yang sama dengan mobil biasa. Karena ditujukan untuk rakyat kecil, tentu saja mobil ini akan diisi dengan BBM bersubsidi. Itu artinya beban negara akan bertambah seiring dengan bertambahnya konsumsi BBM. Lalu hati saya bertanya, di mana letak ramah lingkungannya?

Ada juga yang bilang mobil murah ramah lingkungan ini akan mampu mendatangkan keuntungan bagi Indonesia karena 80% proses perakitannya akan dilakukan di dalam negeri. Setidaknya kita tidak perlu mengimpor mobil lagi, katanya. Mobil-mobil ini memang bukan mobil nasional, pemilik merk dagangnya tetap saja milik orang asing. Artinya sebagian besar keuntungannya tetap akan lari ke luar negeri juga. Lalu hati saya bertanya, sampai kapan kita akan jadi buruh?

Saya semakin bingung karena ternyata pemerintah sampai harus rela menghapus Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk menekan harga mobil murah ramah lingkungan ini. Saya tidak tahu apa artinya ini, tapi firasat saya bilang ini sesuatu yang buruk. Pemerintah sepertinya ingin mengajak rakyat kecil untuk semakin konsumtif, konsumtif, dan konsumtif. Padahal ekonomi kita sedang terancam krisis.

Alih-alih mendukung keberadaan mobil murah ramah lingkungan, pemerintah seharusnya bergiat membangun infrastruktur transportasi publik. Cobalah lihat pulau-pulau di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang mungkin butuh infrastruktur jalan darat, kereta api, pelabuhan laut, hingga pelabuhan udara yang lebih baik. Tranportasi di dalam kota juga perlu diperbaiki. Jakarta yang semakin tahun semakin macet butuh transportasi publik yang mumpuni. Rasanya aneh kalau anggaran pengadaan bus Transjakarta ditolak sedangkan usulan penghapusan pajak mobil murah justru lolos.

Saat ini rakyat kecil justru lebih butuh tahu dan tempe yang murah dan mudah didapat dari pada mobil murah. Tahu dan tempe akan memberi asupan gizi untuk anak-anak mereka. Mobil murah malah (mungkin) akan membawa celaka pada anak-anak meraka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: